Selasa, 19 November 2019

Lebaran 2018 Damri Sediakan 11 Ribu Kursi Mudik Gratis

#EANF#

Jokowi Putuskan Tidak Ada APBN Perubahan 2018

Jokowi Putuskan Tidak Ada APBN Pergantian 2018

Bogor - Presiden Joko Widodo putuskan tidak lakukan pergantian pada Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) tahun ini. ""Bapak Presiden mengemukakan jika untuk APBN 2018 ini, kami tidak lakukan APBN pergantian,"" kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Snein, 9 Juli 2018.

Sri Mulyani menjelaskan jika postur APBN 2018 cukup sudah baik serta tidak alami deviasi yang besar dari bagian jumlahnya penerimaan negara serta berbelanja negara. Diluar itu, defisit budgetlebih dari yang diperkirakan.

Dari bagian makro ekonomi, semester 1 direncanakan tumbuh sebesar 5,1 %. Sedang dari bagian penerimaan pajak semester 1, PPn non migas tumbuh 14,9 %. ""Itu tambah tinggi dibanding tahun kemarin yang tumbuh cuma 6 %, serta 2016 cuma tumbuh 7 %,"" tuturnya.

Untuk penerimaan pajak yang datang dari PPn tumbuh hampir serupa dengan tahun kemarin, yakni 13,6 %. Sedang PPn pada 2016 tumbuh negatif. Dari bagian bea serta cukai, Sri Mulyani mengatakan penerimaan tumbuh 16,7 % yang disebut penerimaan kotor bea serta cukai teritinggi semenjak 3 tahun paling akhir. Untuk PPh migas tertera bertambah 9 % dibanding tahun kemarin negatif 69 % serta 2016 negatif 40 %.

Baca juga: Sri Mulyani Meminta Lembaga Cek Lagi Budget Sebelum Merintih

Menurut Sri Mulyani, bagian perpajakanalami hal positif. Contohnya dari kepatuhan harus pajak dalam membayar pajak, yakni SPT pribadi naik 14 % serta SPT tubuh tumbuh 11,2 %. ""Jika lihat dari bagian penerimaan perpajakan, kita lihat satu dinamika ekonomi yang cukup positif,"" tuturnya.

Untuk bagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Sri Mulyani menjelaskan jika penerimaan sumber daya alam migas alami penambahan lumayan tinggi, yakni tumbuh 47,9 % dibanding tahun kemarin sebesar 115 %. Masalahnyaharga minyak sekarang sedang tinggi serta kurs rupiah pada dolar yang melemah.

Sebab ke-2 penerimaan negara dari pajak perpajakan serta PNBP cukup kuat, pemerintah lihat peluang jika APBN 2018 dapat terbangun. ""Serta perolehan dekati apa yang diperkirakan,"" katanya.

Dari bagian berbelanja, Sri Mulyani lihat terdapatnya penambahan di semester 1 ini. Semua kementerian serta instansi sudah belanjakan anggarannya dekati 35 %, atau lebih baik dibanding tahun kemarin yang cuma 33 % penyerapannya.

Realisasi berbelanja nonkementerian serta instansi, khususnya dihubungkan dengan bantuan serta pembayaran bunga utang sampai 43,9 %. ""Ini tambah tinggi dibanding tahun kemarin yang 41 %,"" katanya.

Dari bagian transfer ke wilayah, realisasinya 50,3 % sudah dibelanjakan. Menurut Sri Mulyani, angkanya sedikit lebih kecil dibanding tahun kemarin yang cuma 51 %. Karena, katanya. tahun kemarin pemerintah lakukan pembayaran dana buat hasil.

Walau transfer ke wilayah lebih kecil. Sri Mulyani lihat dana desa berlangsung kenaikan. Dia mencatat jika penyerapannya dekati 60 % dari keseluruhan budget Rp 60 triliun, atau tambah tinggi dibanding tahun kemarin sebesar 57 %.

Dalam laporan semester APBN ini, defisit budgetalami penurunan. Yakni dari 2,19 % jadi 2,12 % dari PDB atau Rp 314 triliun lebih kecil dari yang direncanakan sampai Rp 325 triliun.

Serta primary balance (kesetimbangan primer) tempatnya positif, yakni surplus Rp 10 triliun dibanding tahun kemarin negatif Rp 68 triliun. ""Ini untuk pertama-tama sejak 4 tahun paling akhir. Realisasi defisit kita ialah Rp 110 triliun, lebih kecil dibanding tahun kemarin yang tempatnya Rp 175 triliun,"" kata Sri Mulyani.

Ini, tutur Sri Mulyani,memvisualisasikan pemerintah terus berupaya membuat APBN sehat, dapat dipercaya, khususnya dihubungkan dengan adanya banyak opini permasalahan serta pengendalian utang. ""Hasil semester 1 mengkonfirmasikan pemerintah benar-benar waspada serta benar-benar prudent dalam jaga APBN 2018,"" tuturnya.

"

Sabtu, 16 November 2019

Melamar CPNS Kementerian Keuangan_Intip Dulu Gajinya

Melamar CPNS Kementerian Keuangan? Lihat Dahulu Gajinya

, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menginformasikan terdapatnya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan 2017. Lowongan yang dibuka sejumlah 2.880 susunan untuk rekrutmen umum (Non PKN STAN).

Besaran upah yang akan dikantongi oleh tiap pegawai, menurut Ketentuan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 mengenai Pergantian Ke-7 Belas Atas Ketentuan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Ketentuan Upah Pegawai Negeri Sipil, dibedakan berdasar golongannya.

Upah inti paling rendah dari pegawai Kementerian Keuangan ialah Rp 1.488.500 per bulan untuk PNS kelompok IA dengan pengalaman kerja 0 tahun. Sesaat upah inti paling tinggi ialah sebesar Rp 5.620.300 per bulan yang dapat dikantongi oleh PNS kelompok IVE dengan waktu kerja 32 tahun.

Mengenai kelompok yang didapat CPNS akan berlainan pertama kalinya masuk, tergantung pada latar pendidikan semasing. Upah inti awal pegawai bergolongan III, yang pertama kalinya masuk mengemban gelar sarjana S1, terendah ialah Rp 2.456.700 per bulan. Sesaat upah inti awal kelompok II, yang pertama kalinya masuk berlatar belakang SMA atau diploma dibanderol sekecil-kecilnya Rp 1.926.000 per bulan.

Sri Mulyani berujar Susunan 2.880 CPNS Kementerian Keuangan ditawarkan untuk 3 tahap pendidikan. “Yaitu S1 733 orang, S2 1 orang, serta D3 2.146 orang,"" katanya Dalam info tertulisnya, Kamis 7 September 2017.

Perincian distribusi pegawai, katanya, diantaranya sekitar 201 orang akan dialirkan jadi pegawai baru Sekretariat Jenderal (Setjen). Seterusnya, sekitar 1.721 orang akan dialirkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) mendapatkan 575 orang tenaga baru. Sekitar 66 CPNS dialirkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendapatkan 261 CPNS.

Diluar itu, 10 orang tenaga akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pembiayaan serta Efek (DJPPR). Selanjutnya, 20 orang akan dialirkan ke Tubuh Kebijaksanaan Fiskal (BKF). Paling akhir, Tubuh Pendidikan serta Kursus Keuangan (BPPK) terima 26 pegawai baru..

Sri Mulyani menjelaskan Kementerian Keuangan akan memberi kursus selama profesi pegawai dari pertama masuk, selama hidup kerja, sampai mendekati pensiun. ""Program peningkatan itu bisa berbentuk pendidikan akademis (program gelar) atau berbentuk diklat atau training yang berbentuk tehnis serta nonteknis, serta yang paling akhir penugasan-penugasan spesial,"" tutur Sri Mulyani.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menjelaskan persyaratan pelamar yang diperlukan khususnya lulusan paling baik. “Atau cum laude dari perguruan tinggi terakreditasi,” tuturnya dalam info tercatat, seperti diambil dari situs kemenkeu.go.id.

Diluar itu, kata Hadiyanto, disiapkan lowongan buat penyandang disabilitas dengan persyaratan dapat lihat, dengar, serta bicara secara baik, dan mampu melakukan pekerjaan, seperti menganalisa, menulis, serta mengemukakan pemikiran. Penyandang disabilitas bisa turut mendaftarkan seandainya dapat bergerak dengan alat membantu berjalan tidak hanya bangku roda.

Untuk pelamar lowongan CPNS 2017 Kementerian Keuangan dari Papua serta Papua Barat, diisyaratkan sudah mengakhiri pendidikan SD, SMP, serta SMA, atau sederajat, di daerah Papua. Pelamar harus juga mempunyai ayah kandung asli Papua serta Papua Barat, yang dibuktikan dengan akta kelahiran, foto copy KTP ayah kandung, serta surat info jalinan keluarga dari kelurahan atau kades.

Pendaftaran dibuka pada 11-25 September 2017. “Pendaftaran dikerjakan dengan online lewat situs http://sscn/bkn.go.id mulai 11 September sampai 25 September 2017 memakai nomor induk kepegawaian (NIK) pada KTP atau NIK pada kartu keluarga (KK) serta nomor KK atau NIK KK,” tutur Hadiyanto.

Proses penerimaan dari pengumuman sampai pemberkasan fisik berjalan mulai 5 September sampai 14 Desember 2017. “Pelayanan serta keterangan info berkaitan dengan penerapan seleksi CPNS Kementerian Keuangan 2017 bisa mengontak call center 021-3506055 tiap Senin-Jumat dan Twitter atau Facebook @KemenkeuRI,” tuturnya.

CAESAR AKBAR | DEWI

"

Kamis, 14 November 2019

Menteri BUMN Pastikan KAI Travel Fair Tetap Ada Tahun Depan

Menteri BUMN Yakinkan KAI Travel Fair Masih Ada Tahun Depan

Jakarta - Menteri Tubuh Usaha Punya Negara Rini Soemarno pastikan pekerjaan KAI Travel Fair tetap diselenggarakan di tahun kedepan. Diantaranya sebab apresiasi warga yang demikian tinggi pada pekerjaan ini.

“Insya Allah, sebab lihat animonya semacam ini, karena itu tahun kedepan akan kami kerjakan kembali,” kata Rini Soemarno waktu didapati di Jakarta Convention Center, Ahad, 30 Juli 2017.

Rini menjelaskan tahun kedepan KAI Travel Fair akan dikerjakan kembali dengan penawaran serta service yang tambah lebih baik. Serta dia inginkan perusahaan pelat merah yang beroperasi di sektor transportasi lain dapat juga bersinergi dengan program-program travel fair yang diselenggarakan PT KAI atau PT Garuda Indonesia Tbk.

Menurut Rini kolaborasi BUMN itu dapat dalam memberi paket produk yang lebih baik . Contohnya, ada peluang maskapai penerbangan Citilink bekerja bersama dengan Damri atau mungkin dengan Aerowisata Bis. “Macam-macamlah intinya, otaknya (gw) mulai jalan.”

Rini lihat di pameran ini hari, apresiasi pengunjung masih baik, serta dia akui suka memandangnya. “Jadi nyatanya ada banyak warga yang suka pergi dengan kereta api,” katanya.

Pagelaran KAI Travel ini hari masuk hari paling akhir, Rini menerangkan pengunjung jauh alami penurunan jika dibanding tempo hari waktu pameran dibuka. Tetapi dia dengar semenjak jam 05:00 WIB ini hari juga mulai banyak yang datang beberapa pengunjung.

Pada Sabtu lalu, Rani Tresnawati terhitung satu dari banyak pengunjung pameran yang sedih. Wanita berumur 42 tahun ini susah sebab impiannya liburan ke Surabaya dengan memakai kereta api memiliki biaya murah tidak berhasil keseluruhan sebab pameran berjalan kacau.

Bersama dengan tiga anggota keluarganya, Rani telah datang di JCC jam 05.00. Walau sebenarnya ruangan pameran di Hall B JCC baru dibuka jam 10.00. Menurutnya, pada pagi buta itu banyak warga yang mengantre. Panitia pelaksana terlihat tidak sigap hadapi pengunjung yang meluap.

Rani makin bingung dengan proses pemotongan antrean yang dikerjakan oleh panitia. ""Jangan beginilah kasihan yang telah antre. Jika tidak siap mending tak perlu (selenggarakan pameran),"" tuturnya waktu didapati di JCC, Sabtu, 29 Juli 2017.

Awalannya, Rani turut antrean yang telah memanjang di luar ruang. Tetapi oleh petugas beberapa pengunjung ditempatkan masuk ke aula kosong di samping tempat pameran penting. Panitia memang mengarahkan pengunjung ke ruang kosong itu cuma untuk tempat transit. Sekalian menanti kepadatan di ruangan penting menyusut, pengunjung disuruh memeriksa paket ticket melalui aplikasi.

Tetapi nampaknya tidak semua panitia mengemukakan info yang pas ke pengunjung. ""Gw di luar, kata petugas yang masuk kesini untuk yang bayar kontan. Tetapi nyatanya diminta pesan melalui aplikasi,"" kata Rani.

Kekecewaan Rani makin bertambah waktu coba pesan melalui salah satunya aplikasi partner PT KAI. Menurutnya, ticket yang masih ada di aplikasi sedikit. ""Jika dapat melalui internet ya mending di dalam rumah,"" katanya.

DIKO OKTARA | AHMAD FAIZ

"

Jumat, 08 November 2019

Penyaluran Bahan Baku Biodiesel 20 Dinilai Masih Lambat

Penyaluran Bahan Baku Biodiesel 20 Dipandang Masih Lambat

, Jakarta - Kementerian Koordinator bagian Perekonomian meneror akan mengaplikasikan denda pada Tubuh Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati (BBN) serta BU Bahan Bakar Minyak (BBM), atau faksi yang lain bila dapat dibuktikan menghalangi pendistribusian Biodiesel 20 % (B20).

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, pastikan faksinya tetap menilai dengan periodik aplikasi kebijaksanaan itu semenjak awal aplikasinya. ""Kita percepat (realisasi kebijaksanaan) dendanya agar tidak dipandang gampang terus,"" kata Darmin di Jakarta, Rabu 26 September 2018.

Menurutnya, suplai bahan baku pengerjaan B-20, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME) pada distributor seperti PT Pertamina (persero), masih minim. ""Maximum dalam dua minggu ini, kami ingin memutuskan, siapa yang akan terkena denda, (apa) BU BBM atau BU BBN yang kelapa sawit,"" katanya.

Pemerintah mengamati pelebaran pemakaian B-20 dengan ketat. Proses denda juga diperkirakan melalui Ketentuan Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 mengenai Penyediaan serta Pendayagunaan Bahan Bakar Nabati Type Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Tubuh Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang keluar di akhir bulan kemarin.

Denda sebesar Rp 6 ribu per liter volume BBN type Biodiesel bisa menjadi hantaman untuk tubuh usaha yang tidak jalankan mandatori pencampuran BBN serta solar. Pencabutan izin dapat dikerjakan selesai 3x usaha peringatan. Pemeriksaan dijalani Direktorat Jenderal Daya Baru Terbarukan serta Konservasi Daya Kementerian lewat silent audit pada penyuplai BBM public service obligation (PSO), bidang transportasi non PSO, pertambangan, sampai ketenagalistrikan.

Direktur Logistik, Suplai Chain, serta Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo, menjelaskan lemahnya suplai bahan baku B20 waktu berjumpa Dewan Perwakilan Rakyat, tempo hari. Pengiriman FAME ke Pertamina katanya, baru sampai 62 % dari jumlahnya yang direncanakan pada bulan ini.

""Realisasi penerimaan itu baru 224,6 ribu kiloliter (KL), ada seputar 100 beberapa ribu KL belum kami terima,"" katanya.

Pada 17 hari pertama semenjak hari pertama pelebaran B20, cuma 135 ribu KL FAME yang diterima Pertamina, jauh dari gagasan 359.734 KL. Suplai FAME ke sejumlah terminal BBM (TBBM) Pertamina di beberapa lokasi seperti Kupang, Tanjung Uban, Bau-Bau, serta Makssar juga dipandang lambat.

""Ya, tetapi paling permasalahan kapal pengangkut atau cuaca, lalu berkaitan waktu produksi (FAME),"" tuturnya.

Gandhi sempat menyarankan supaya FAME untuk PSO serta non-PSO dipasok oleh satu faksi saja. ""Dapat memudahkan administrasi serta operasional penumpukan, pencampuran, serta pendistribusian FAME di tempat Pertamina,"" katanya.

Perlu untuk diketahui jika Pertamina mempunyai 60 TBBM penerima stock FAME. Sekitar 45 unit salah satunya dipasok langsung dari TBBM penting yang ada di tujuh tempat strategis.

Mengenai Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, menjelaskan pendistribusian biodiesel berkesan lambat karena waktu peralihan kebijaksanaan. Penyuplai bahan baku, katanya, harus sesuaikan semua segi distribusi, seperti kapal serta rute pengiriman.

""Persoalan setiap daerah berlainan, tetapi kami berharap dapat maksimal,"" tuturnya pada Tempo.

"

Sabtu, 02 November 2019

Kemenkes_Susu Kental Manis Bukan Termasuk Susu

Kemenkes: Susu Kental Manis Bukan Terhitung Susu

Jakarta - Direktur Gizi Warga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doddy Izwardi memperjelas produk susu kental manis bukan produk susu memiliki nutrisi untuk meningkatkan konsumsi gizi.

Doddy menjelaskan Kementerian Kesehatansudah minta Tubuh Pengawas Obat serta Makanan (BPOM) sebagai pengawas izin edar untuk lebih memerhatikan produk kental manis supaya tidak digolongkan jadi produk susu.

Simak juga: Pakar Gizi: Ada Dua Type Susu Kental Manis

""(Produk) Kental manis ini tidak ditujukan untuk balita. Tetapi perubahan di warga dipandang seperti susu untuk perkembangan. Kandungan gulanya tinggi sekali, hingga tidak ditujukan karena itu,"" tuturnya di Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

BPOM awalnya sudah keluarkan surat edaran yang mempererat ketentuan mengenai cap serta iklan pada produk susu kental serta analognya.

""Dalam rencana membuat perlindungan customer, intinya beberapa anak, dari info yang tidak benar serta menyimpang, butuh diambil langkah perlindungan yang ideal mengenai cap serta iklan pada produk Susu Kental serta Analognya,"" demikian bunyi surat edaran BPOM yang diputuskan pada 22 Mei 2018 serta di tandatangani oleh Deputi Bagian Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI Suratmo.

Simak juga: BPOM Disuruh Tidak Diskriminatif Pantau Produk Susu Kental Manis

BPOM mengacu pada Klausal 100 ayat (1) serta Klausal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan serta Klausal 5 ayat (1) serta Klausal 44 ayat (1) Ketentuan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Cap serta Iklan Pangan untuk memerhatikan Cap serta Iklan Susu Kental serta Analognya dilarang tampilkan beberapa anak berumur dibawah lima tahun berbentuk apapun.

Dilarang memakai visualisasi jika produk Susu Kental serta Analognya disamakan dengan produk susu lain jadi penambah atau pelengkap gizi. Produk susu lain, diantaranya susu sapi, susu yang dipasteurisasi, susu yang disterilisasi, susu formula serta susu perkembangan.

Diluar itu,dilarang memakai visualisasi gambar susu cair serta atau susu dalam gelas dan diberikan dengan diseduh untuk mengonsumsi jadi minuman.

Simak juga: Tidak Cuma Susu Kental Manis, Banyak Produk Tidak Sesuai dengan Ketetapan

Spesial untuk iklandilarang disiarkan pada pukul tampil beberapa anak. Produsen, importir, serta distributor produk kental manis serta analognya harus sesuaikan dengan surat edaran itu paling lama enam bulan semenjak diputuskan.

Sebelum keluarnya surat edaran BPOM itu, produsen produk kental manis memperlihatkan gambar susu cair dalam paket produk serta iklan yang menonjolkan langkah penyajian kental manis jadi minuman di gelas. Hal tersebut memunculkan protes dari beberapa golongan sebab kandungan gula dari produk kental manis sendiri sampai 40-50 %.

Iklan serta cap kental manis dipandang menyimpang customer serta diinginkan ketentuan baru BPOM dapat menegaskan tempat produk kental manis serta krimer kental manis berkadar gula tinggi jadi pelengkap masakan, bukan jadi minuman susu.

Salah satunya produsen produk susu kental manis sekarang sudah mengubah cap paketannya yang awalnya memberikan kata ""susu"" jadi cuma ""kental manis"".

ANTARA

"